Pemerintah Pusat Siapkan Koordinasi Lintas Kementerian Selesaikan Konflik Agraria di Banggai
PALU — Pemerintah pusat akan menindaklanjuti penyelesaian konflik agraria multisektor di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, melalui koordinasi lintas kementerian. Salah satu persoalan yang akan dibahas secara khusus adalah tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan lahan pertanian masyarakat.
Hal itu menjadi salah satu hasil rapat koordinasi tindak lanjut penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Banggai yang berlangsung di Kantor Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (22/10/2026).
Ketua Harian Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Eva Bande, yang hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator akan menyurati kementerian terkait agar mengambil langkah penyelesaian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Selain itu, rapat koordinasi lintas kementerian akan digelar secara khusus untuk membahas persoalan IUP yang berada di dalam atau tumpang tindih dengan lahan pertanian masyarakat. Pembahasan tersebut mencakup kejelasan status perizinan, dampaknya terhadap penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat, serta langkah penyelesaian oleh instansi yang berwenang.
Rapat itu dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Banggai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Satgas PKA, serta Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang beserta jajaran. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik agraria di Kabupaten Banggai, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penyelesaian setiap persoalan akan ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan instansi terkait.
