Berita & Kegiatan

07 July 2026 • Admin Satgas KPA

Konflik Lahan Tanjung Sari: Tim Satgas Turun, Warga Tetap Siaga

BERSAMAAN dengan pemeriksaan lapangan (konstatering) oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk di objek sengketa Tanjung Sari, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng juga menerjunkan tim untuk memetakan wilayah tersebut pada Selasa, 7 Juli 2026. Menurut Ketua Harian Satgas PKA Sulteng, Eva Bande, langkah ini bertujuan untuk memperbarui data penggunaan lahan eksisting serta meninjau kembali kondisi di lokasi setelah aksi penggusuran sepihak yang menimpa hunian warga di Kelurahan Karaton, Kabupaten Banggai pada medio 2017 dan 2018 silam.

Baca Selengkapnya

01 July 2026 • Admin Satgas KPA

PT Poso Energy Komitmen Perhatikan Kepentingan Warga di Sekitar PLTA

PULUHAN rumah warga yang rusak di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, akhirnya akan segera diperbaiki oleh Pemprov Sulteng. Langkah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang warga yang rumahnya terdampak baik oleh fenomena alam maupun akibat aktivitas PT Poso Energy di wilayah itu. Keputusan tersebut diambil oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, saat memimpin rapat penyelesaian konflik antara warga Desa Sulewana dan PT Poso Energy di ruang kerja Gubernur pada Rabu 1 Juli 2026.

Baca Selengkapnya

30 June 2026 • Admin Satgas KPA

PT Hengjaya Mineralindo Setujui Ganti Rugi Dampak Tambang di 5 Desa di Kabupaten Morowali

PERJUANGAN panjang warga di lima desa di Kabupaten Morowali akhirnya membuahkan hasil. PT Hengjaya Mineralindo (PT HM) menyatakan kesediaannya untuk membayar seluruh kerugian warga yang terdampak oleh aktivitas pertambangan nikel perusahaan tersebut. Lima wilayah yang terdampak meliputi Desa Lafeu, Tangofa dan Tandaoleo di Kecamatan Bungku Pesisir, serta Desa Bete Bete dan Padabaho di Kecamatan Bahodopi. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh pihak manajemen PT Hengjaya Mineralindo di hadapan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang didampingi oleh jajaran Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng di ruang kerja Gubernur pada Selasa 30 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid meminta agar proses pembayaran kebun warga segera diselesaikan dalam waktu dekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat warga terdampak sudah menunggu kepastian terlalu lama. Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan salah satu keberhasilan dari upaya Satgas PKA Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2025, Satgas PKA telah menerima pengaduan dari warga dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan di lima desa terdampak tersebut. Gubernur berharap keberhasilan mediasi ini dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi korporasi lain yang saat ini kasusnya tengah ditangani oleh Satgas PKA.

Baca Selengkapnya

24 June 2026 • Admin Satgas KPA

Agrinas Palma Nusantara Koordinasi ke Satgas PKA Sulteng

PT Agrinas Palma Nusantara melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi ke Sekretariat Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah, Rabu 24 Juni 2026. Kedatangan perwakilan Agrinas, yang dihadiri oleh Kolonel (Purn) Ikram P. dan staf Legal, M. Rizkiana Rahman disambut langsung oleh Ketua Satgas PKA Sulteng, Eva Bande, bersama Sekretaris Satgas, Apdy Sutomo.

Baca Selengkapnya

22 June 2026 • Admin Satgas KPA

Forum Aspirasi Desa Tojo Datangi Satgas PKA, Desak SHM Dikembalikan

PULUHAN warga Desa Tojo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), mendatangi Sekretariat Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) di Palu pada Senin 22 Juni 2026. Kedatangan puluhan warga yang mewakili lebih dari 100 warga desa (270 SHM) tersebut bertujuan untuk mendesak pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) mereka. Sertifikat tersebut menurut Muhamad Alimari, warga Desa Tojo Kecamatan Tojo ditarik oleh Giswan Lakadjima yang mengatasnamakan Kantor Pertanahan Tojo Una-Una. Penarikan SHM ini menurut dia disinyalir, berkaitan dengan kehadiran PT Wana Rindang Lestari (WRL), sebuah perusahaan budidaya kelapa dalam. Padahal, dalam dokumen resminya, perusahaan asal Jakarta tersebut bergerak di sektor pemanfaatan hasil hutan kayu.

Baca Selengkapnya

15 June 2026 • Admin Satgas KPA

Terbukti Melanggar PT TAS Bayar Denda ke Pemprov Sulteng

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dan denda finansial kepada PT Teknik Alum Service. Sanksi tegas ini diberikan menyusul temukan pelanggaran terkait izin pemanfaatan ruang laut dalam proyek reklamasi di Kabupaten Morowali. Berdasarkan surat resmi bernomor 520.5.6/310/PS DK, PT Teknik Alum Service terbukti melakukan kegiatan reklamasi perairan pesisir di Desa Buleleng dan Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, tanpa mengantongi perizinan berusaha pemanfaatan perairan hingga batas 12 mil laut.

Baca Selengkapnya