Informasi terkini seputar penanganan konflik agraria di Sulawesi Tengah.
"Sengaja saya tempatkan Satgas di lantai 3, di atas ruangan Gubernur. Filosofinya jelas. Urusan rakyat harus berada di atas kepala Gubernur. Artinya, kepentingan masyarakat adalah prioritas tertinggi yang mendasari setiap kebijakan kita,"
Baca Selengkapnya
Eva menekankan bahwa Satgas hadir sebagai jawaban atas kebuntuan persoalan agraria yang kerap memosisikan warga di pihak yang lemah. "Di sinilah pemerintah merasa penting untuk hadir bersama warga," tegasnya. Menurut Eva, mayoritas persoalan yang ditangani adalah kasus menahun di sektor perkebunan, sementara di sektor pertambangan tergolong relatif baru.
Baca Selengkapnya
PERJUANGAN panjang masyarakat Desa Lee dalam mempertahankan hak atas tanah mereka akhirnya membuahkan hasil nyata. Melalui pendampingan intensif Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah, kemenangan rakyat ini ditandai dengan turunnya tim gabungan ke lapangan untuk memastikan pengembalian hak milik warga berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap, Selasa 10 Februari 2026.
Baca Selengkapnya
SATGAS Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah menerima aduan dari masyarakat Desa Tontowea, Selasa 11 Februari 2026. Aduan tersebut terkait dugaan pendudukan lahan oleh PT Sawit Jaya Abadi (SJA) di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang hingga kini belum menemui titik terang.
Baca Selengkapnya
Asisten I Setda Provinsi Sulteng, Farid Rifai dalam rapat terbatas pada Senin 10 Februari 2026, Farid Rifai menyampaikan apresiasi tinggi Satgas PKA Sulteng dan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk memberikan dukungan penuh. Ia menyoroti temuan Satgas yang menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar area perkebunan akibat pengabaian kewajiban oleh pihak korporasi.
Baca Selengkapnya
Tak ingin membiarkan mereka menanti terlalu lama, Eva segera pamit sebentar dari pembicaraan mengenai dinamika konflik perkebunan di Donggala tersebut. Ia bergegas menemui para perwakilan itu, yang ternyata memintanya melakukan panggilan video dengan penduduk di Desa Lampasio beserta pemerintah kecamatan setempat.
Baca Selengkapnya