Informasi terkini seputar penanganan konflik agraria di Sulawesi Tengah.
Eva Bande, memaparkan fakta empirik bahwa penetapan HGU PT LTT tidak memenuhi asas clear and clean. Di Desa Towiora, ditemukan 74 unit rumah warga, satu gedung SDN 1 Rio Pakava, dan Masjid Nurul Huda yang justru berada di dalam area HGU perusahaan.
Baca Selengkapnya
warga komunitas adat terus dilingkupi rasa takut akibat intimidasi dari pihak perusahaan. Tekanan tersebut bahkan memaksa sejumlah anggota keluarga lari berpencar ke dalam hutan. Tercatat, sedikitnya 30 kepala keluarga (KK) komunitas Tau Taa Wana menjadi korban penggusuran dengan total lahan terdampak mencapai 100 hektar.
Baca Selengkapnya
Tokoh adat Desa Lee, Alon Balebu, di hadapan Satgas menyampaikan bahwa penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) bagi PT SPN cacat secara prosedur karena dilakukan tanpa sosialisasi, baik kepada masyarakat pemilik lahan maupun pemerintah desa setempat. Di Desa Lee sendiri, tercatat sedikitnya 1.161 hektar tanah warga masuk ke dalam klaim HGU perusahaan, termasuk fasilitas umum, area peternakan, hingga pemukiman padat penduduk.
Baca Selengkapnya
Rapat hari ini merupakan kelanjutan dari rekomendasi sebelumnya guna mendorong penyelesaian yang berbasis data, hukum, dan keadilan bagi masyarakat setempat sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif di wilayah Morowali.
Baca Selengkapnya
“Ini sudah rapat kesekian kalinya terkait LIK Trans Tondo. Mari kita fokus mencari solusi nyata, bukan lagi mempertentangkan pendapat di antara kita sendiri,”
Baca Selengkapnya
, Kementerian menyarankan agar tata ruang diubah terlebih dahulu sebelum masuk ke proses Kementerian ATR/BPN. Untuk masyarakat, penataan akan dilakukan sesuai hak dan peruntukannya. Prioritas pemberian hak atas tanah eks HGB diberikan kepada, pertama, bekas pemegang hak sepanjang masih menguasai dan memanfaatkan tanah. Kedua, program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sesuai penataan dan ketiga, jika tidak ada penguasaan, tanah dapat diambil alih oleh Bank Tanah.
Baca Selengkapnya