Berita & Kegiatan

09 April 2026 • Admin Satgas KPA

Sengketa Agraria di Morowali Utara, Masyarakat Tontowea Melapor ke Satgas PKA

SATUAN Tugas Penanganan Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah menerima laporan resmi terkait sengketa lahan menahun di Desa Tontowea, Kabupaten Morowali Utara. Laporan kronologis tersebut disampaikan langsung oleh Tokoh Masyarakat, Nur Amfiudin, di Sekretariat Satgas PKA Sulteng pada Rabu 8 April 2026.

Baca Selengkapnya

09 April 2026 • Admin Satgas KPA

Warga Huntara di Palu Datangi Satgas PKA, Berharap Gubernur Anwar Hafid Turun Tangan

Meski langkah administratif telah ditempuh hingga tingkat pusat, termasuk koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi (Dirjen Kelembagaan), serta Kementerian Perumahan, warga mengaku tetap menemui jalan buntu. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai legalitas lahan maupun realisasi pembangunan fisik rumah bagi mereka.

Baca Selengkapnya

07 April 2026 • Admin Satgas KPA

Sulawesi Tengah Resmi Miliki Payung Hukum Perlindungan Masyarakat Adat

masyarakat adat yang wilayahnya melintasi beberapa kabupaten seringkali sulit mendapatkan perlindungan hukum yang utuh karena keterbatasan jangkauan Perda di tingkat kabupaten. Ia mencontohkan komunitas To Kulawi Moma di Ngata Toro yang berada di wilayah Sigi dan Poso, serta komunitas Tau Taa Wana yang wilayahnya mencakup Tojo Una-Una, Morowali Utara, hingga Banggai.

Baca Selengkapnya

07 April 2026 • Admin Satgas KPA

Anwar Hafid: Semasa di Morowali saya sudah Buat Perda Perlindungan Adat

JAUH sebelum DPRD Sulteng dan organisasi sipil mengajukan Perda inisiatif tentang perlindungan masyarakat adat, Anwar Hafid saat menjabat Bupati Morowali telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 13/2012 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Tau Taa Wana. Ini adalah Perda pertama tentang pengakuan eksistensi masyarakat adat di semua Kabupaten di Sulawesi Tengah.

Baca Selengkapnya

06 April 2026 • Admin Satgas KPA

SKP HAM Sulteng Apresiasi Kinerja Satgas Penyelesaian Konflik Agraria

Direktur Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP HAM) Sulawesi Tengah, Nurlaela Lamasitudju, memberikan apresiasi tinggi terhadap pembentukan sekaligus kinerja Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Baca Selengkapnya

02 April 2026 • Admin Satgas KPA

Upayakan Kepastian Hukum, Gubernur Laporkan Data Konflik Lahan ke Menteri ATR/BPN

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melaporkan peta konflik dan krisis tata kelola agraria di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2025–2026 kepada Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid. Laporan ini disampaikan di Palu pada Rabu, 1 April 2026, bertepatan dengan satu tahun berjalannya kinerja Satgas PKA Sulteng.

Baca Selengkapnya