Informasi terkini seputar penanganan konflik agraria di Sulawesi Tengah.
Jika selama ini pemahaman mereka mengenai hukum agraria hanya terbatas pada diktum dan teori di ruang kuliah, kini mereka berada di episentrum aduan warga mendengar dan mencatat langsung setiap sengketa yang masuk ke meja Satgas.
Baca Selengkapnya
SATGAS Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng menggelar buka puasa bersama yang dirangkai dengan diskusi tentang Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Hutan, Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial, diikuti OPD teknis dibuka oleh Wagub Reny Lamadjido, Selasa 10 Maret 2026.
Baca Selengkapnya
Bahwa kehadiran mereka merupakan representasi mandat Gubernur untuk mengurai kemacetan konflik agraria di Sulteng, khususnya di Tanjung Sari. Satgas berharap memperoleh advis atau pandangan hukum dari PT Sulteng untuk memitigasi dampak sengketa yang kian merembet ke masyarakat umum.
Baca Selengkapnya
Perda ini melengkapi program unggulan "9 Berani" yang diusung Pemprov Sulteng, yakni komitmen untuk berdiri bersama warga di pelosok terjauh dan pedalaman hutan yang selama ini sering terabaikan oleh pemerintahan sebelumnya
Baca Selengkapnya
SATGAS Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah untuk kesekian kalinya memfasilitasi rapat penyelesaian sengketa lahan antara PT Hengjaya Mineralindo (PT HM) dengan warga lima desa di Kabupaten Morowali, Jumat 20 Februari 2026. Pertemuan yang digelar di ruang Sekretariat Satgas tersebut menandai babak baru dalam penyelesaian konflik agraria di Bungku Pesisir.
Baca Selengkapnya
"Sengaja saya tempatkan Satgas di lantai 3, di atas ruangan Gubernur. Filosofinya jelas. Urusan rakyat harus berada di atas kepala Gubernur. Artinya, kepentingan masyarakat adalah prioritas tertinggi yang mendasari setiap kebijakan kita,"
Baca Selengkapnya