Informasi terkini seputar penanganan konflik agraria di Sulawesi Tengah.
Rapat hari ini merupakan kelanjutan dari rekomendasi sebelumnya guna mendorong penyelesaian yang berbasis data, hukum, dan keadilan bagi masyarakat setempat sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif di wilayah Morowali.
Baca Selengkapnya
“Ini sudah rapat kesekian kalinya terkait LIK Trans Tondo. Mari kita fokus mencari solusi nyata, bukan lagi mempertentangkan pendapat di antara kita sendiri,”
Baca Selengkapnya
, Kementerian menyarankan agar tata ruang diubah terlebih dahulu sebelum masuk ke proses Kementerian ATR/BPN. Untuk masyarakat, penataan akan dilakukan sesuai hak dan peruntukannya. Prioritas pemberian hak atas tanah eks HGB diberikan kepada, pertama, bekas pemegang hak sepanjang masih menguasai dan memanfaatkan tanah. Kedua, program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sesuai penataan dan ketiga, jika tidak ada penguasaan, tanah dapat diambil alih oleh Bank Tanah.
Baca Selengkapnya
Pertemuan tersebut bertujuan menjalin sinergi antara Pemprov Sulteng dengan salah satu perguruan tinggi teknik terkemuka di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan
Baca Selengkapnya
Akris menekankan pentingnya bukti otentik mengenai pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan sebelum lahan tersebut diproses hingga terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Sebagai langkah penyelesaian, ia menyarankan agar perusahaan lebih terbuka untuk bernegosiasi guna mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) demi menuntaskan sengketa ini secara baik dan berkeadilan.
Baca Selengkapnya
Kegagalan perusahaan menunjukkan bukti kepemilikan yang diminta secara langsung oleh Satgas menambah tekanan pada kasus agraria ini. Tanpa terobosan signifikan di pertemuan berikutnya, konflik lahan di Desa Ensa berpotensi semakin panjang dan rumit di jalur hukum
Baca Selengkapnya