14 January 2026 • Admin Satgas KPA • Umum

Gubernur Sulteng Anwar Hafid Ajak ITB Kerja Sama Beasiswa dan Pengembangan SDM

Gubernur Sulteng Anwar Hafid Ajak ITB Kerja Sama Beasiswa dan Pengembangan SDM
GUBERNUR Sulteng Anwar Hafid (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara (kiri), pada pertemuan di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.

GUBERNUR Sulteng Anwar Hafid menggelar pertemuan dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, beserta jajarannya di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026. Pertemuan ini dihadiri Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Akris Fattah Yunus, Ketua Harian PKA Eva Bande, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Sulteng, Sandra Tobondo dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanzah DP

Pertemuan tersebut bertujuan menjalin sinergi antara Pemprov Sulteng dengan salah satu perguruan tinggi teknik terkemuka di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan.


Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa sejak dilantik, salah satu niat besarnya adalah membangun hubungan dengan perguruan tinggi ternama seperti ITB. Ia menekankan program unggulan Pemprov Sulteng, Berani Cerdas, yang menjadi fokus pengembangan SDM dengan mengalokasikan anggaran untuk mengatasi anak putus sekolah dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa asal Sulteng di seluruh Indonesia, termasuk jalur prestasi dan afirmasi.


Beasiswa ini menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga lulus sarjana selama delapan semester. Gubernur juga menyebut kerja sama existing dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) di bidang metalurgi yang melibatkan 40 mahasiswa Sulteng, serta harapan serupa dengan ITB, terutama di sektor sumber daya alam seperti pertambangan nikel yang masih kekurangan SDM ahli.


"Masyarakat kami banyak menginginkan berkuliah di ITB. Kalau bisa kami dibukakan ruang untuk bekerja sama di bidang pendidikan, khususnya metalurgi dan bidang teknis lainnya," ujar Anwar Hafid. Ia menambahkan pendidikan menjadi prioritas utama masa jabatannya, termasuk kerja sama di bidang tata ruang dan kajian kerusakan rumah warga di Desa Sulewana untuk penyelesaian konflik agraria secara objektif.


Rektor ITB Tatacipta Dirgantara menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan ITB ingin menjadi miniatur Indonesia dengan keterwakilan mahasiswa dari seluruh provinsi, termasuk Sulteng. ITB aktif bermitra dengan pemerintah daerah dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, seperti program air bersih di wilayah timur Indonesia serta fokus kebencanaan.


‘’Di Sulawesi Tengah banyak potensi terkait perikanan, sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi. Kami bersedia berkontribusi sesuai keilmuan kami,’’ kata Tatacipta.


Ia juga menyoroti pendampingan tata ruang terkait kerentanan bencana, serta menyarankan kerja sama tidak terbatas pada kelas khusus, melainkan melibatkan berbagai disiplin seperti Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, dan program S2 profesional serta pengembangan kapasitas guru.


Ditempat yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano, menyatakan kesiapan menerima calon mahasiswa Sulteng, termasuk melalui program seleksi siswa unggul yang akan digelar April 2026. Ia menyebut program metalurgi internasional ITB bekerja sama dengan mitra Australia dan kolaborasi dengan industri di Morowali serta Dekan Teknik Universitas Tadulako.


Ketua Satgas PKA Akris Fattah Yunus mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid sebagai "berkah" karena memberikan akses kuliah gratis bagi warga Sulteng. Ia juga menyoroti dampak negatif industri ekstraktif terhadap lingkungan dan potensi teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar untuk daerah sulit air seperti Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.


Kepala BRIDA Sulteng Sandra Tobondo berharap pertemuan ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sulteng dan ITB. Ia menyebut koordinasi dengan BRIN nasional terkait pengembangan industri, pangan dan kebencanaan serta potensi sinkronisasi Pusat Agraria ITB dengan program penyelesaian konflik agraria provinsi, yang dapat dikoordinasikan dengan mitra seperti JICA.


Rekomendasi hasil pertemuan menyatakan kerja sama akan segera ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulteng dan BAPPEDA Sulteng dalam waktu dekat. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi strategis untuk kemajuan pendidikan, riset, dan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. ***

 


Berita Terkait

Konflik Lahan Tanjung Sari: Tim Satgas Turun, Warga Tetap Siaga
07 Jul 2026

Konflik Lahan Tanjung Sari: Tim Satgas Turun, Warga Tetap Siaga

BERSAMAAN dengan pemeriksaan lapangan (konstatering) oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk di objek sengketa Tanjung Sari, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng juga menerjunkan tim untuk memetakan wilayah tersebut pada Selasa, 7 Juli 2026. Menurut Ketua Harian Satgas PKA Sulteng, Eva Bande, langkah ini bertujuan untuk memperbarui data penggunaan lahan eksisting serta meninjau kembali kondisi di lokasi setelah aksi penggusuran sepihak yang menimpa hunian warga di Kelurahan Karaton, Kabupaten Banggai pada medio 2017 dan 2018 silam.

PT Poso Energy Komitmen Perhatikan Kepentingan Warga di Sekitar PLTA
01 Jul 2026

PT Poso Energy Komitmen Perhatikan Kepentingan Warga di Sekitar PLTA

PULUHAN rumah warga yang rusak di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, akhirnya akan segera diperbaiki oleh Pemprov Sulteng. Langkah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang warga yang rumahnya terdampak baik oleh fenomena alam maupun akibat aktivitas PT Poso Energy di wilayah itu. Keputusan tersebut diambil oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, saat memimpin rapat penyelesaian konflik antara warga Desa Sulewana dan PT Poso Energy di ruang kerja Gubernur pada Rabu 1 Juli 2026.

 PT Hengjaya Mineralindo Setujui Ganti Rugi Dampak Tambang di 5 Desa di Kabupaten Morowali
30 Jun 2026

PT Hengjaya Mineralindo Setujui Ganti Rugi Dampak Tambang di 5 Desa di Kabupaten Morowali

PERJUANGAN panjang warga di lima desa di Kabupaten Morowali akhirnya membuahkan hasil. PT Hengjaya Mineralindo (PT HM) menyatakan kesediaannya untuk membayar seluruh kerugian warga yang terdampak oleh aktivitas pertambangan nikel perusahaan tersebut. Lima wilayah yang terdampak meliputi Desa Lafeu, Tangofa dan Tandaoleo di Kecamatan Bungku Pesisir, serta Desa Bete Bete dan Padabaho di Kecamatan Bahodopi. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh pihak manajemen PT Hengjaya Mineralindo di hadapan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang didampingi oleh jajaran Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng di ruang kerja Gubernur pada Selasa 30 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid meminta agar proses pembayaran kebun warga segera diselesaikan dalam waktu dekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat warga terdampak sudah menunggu kepastian terlalu lama. Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan salah satu keberhasilan dari upaya Satgas PKA Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2025, Satgas PKA telah menerima pengaduan dari warga dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan di lima desa terdampak tersebut. Gubernur berharap keberhasilan mediasi ini dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi korporasi lain yang saat ini kasusnya tengah ditangani oleh Satgas PKA.