Mahasiswa Hukum Universitas Tadulako Melakukan Magang Bermakna di Satgas PKA Sulteng

MESKI usianya belum genap setahun, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng telah mendapat kepercayaan besar dari dunia akademik. Universitas Tadulako (Untad) resmi menempatkan 9 mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjalani Magang Bermakna selama tiga bulan, terhitung sejak Februari hingga April 2026.

Kehadiran para mahasiswa ini disambut langsung oleh Ketua Harian Satgas PKA Sulteng, Eva Bande, di Sekretariat Satgas, Jalan Samratulangi, Palu, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Eva menjelaskan bahwa Satgas merupakan unit kerja strategis yang dibentuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

Secara struktural, badan ini beranggotakan para pimpinan dinas dan biro terkait, sementara operasional hariannya dikelola oleh tim sekretariat yang berkantor di lantai dua Kantor Gubernur Sulteng.

Eva menekankan bahwa Satgas hadir sebagai jawaban atas kebuntuan persoalan agraria yang kerap memosisikan warga di pihak yang lemah. "Di sinilah pemerintah merasa penting untuk hadir bersama warga," tegasnya. Menurut Eva, mayoritas persoalan yang ditangani adalah kasus menahun di sektor perkebunan, sementara di sektor pertambangan tergolong relatif baru.

Sikap Satgas yang berdiri bersama warga ini sejalan dengan visi Gubernur Anwar Hafid melalui pola 60:40 yakni porsi 60 persen untuk masyarakat dan 40 persen untuk korporasi. Kendati demikian, Eva menggarisbawahi bahwa kebijakan ini bukan berarti pemerintah anti-investasi. Sebaliknya, investasi harus tetap berjalan dengan catatan wajib memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan warga di wilayah operasionalnya.

Pada kesempatan yang sama, Dosen Hukum Universitas Tadulako, Dr. Anshar Saleh, SH., MH., menjelaskan bahwa selama tiga bulan ke depan, mahasiswa akan terjun langsung melihat penanganan kasus perdata maupun pidana melalui pendekatan non-litigasi. Program ini menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan teori yang selama ini hanya diterima di bangku kuliah.

“Saya harap adik-adik memanfaatkan peluang langka ini untuk memperkaya cakrawala berpikir,” ujar Dr. Anshar. Ia juga menambahkan bahwa posisi Satgas dengan politik keberpihakan pada rakyat sebagai pengejawantahan kebijakan Gubernur merupakan fenomena menarik yang layak disimak dan menjadi bahan diskusi mendalam bagi mahasiswa hukum. ***