Penyelesaian Konflik Agraria sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Lokal

SATUAN Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah, sebuah unit kerja yang dibentuk oleh Gubernur Anwar Hafid terus berkomitmen untuk menjalankan fungsi mediasi dalam sengketa lahan. Selain fokus pada penyelesaian benturan kepentingan antara warga dan perusahaan, Satgas ini juga mengemban misi strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal bagi masyarakat terdampak di wilayah tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh Fadli N. Godal, Kasubag Lingkungan Hidup dan Pertambangan Biro Ekonomi Setdaprov Sulteng, dalam rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan di lima desa di Morowali Utara pada 10 hingga 11 April 2026. Di hadapan warga, Fadli menekankan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik harus berbanding lurus dengan keuntungan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli turut mengutip penjelasan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov, Abdul Raaf Malik, mengenai harapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar penyelesaian konflik di berbagai sektor perizinan dapat melahirkan kepastian hukum. Kepastian hukum ini dipandang sebagai instrumen vital untuk meningkatkan produktivitas lahan, menarik minat investasi, serta menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa penataan lahan pada sektor industri perkebunan sawit secara khusus bertujuan untuk mereduksi hambatan operasional di lapangan. Langkah ini mencakup penguatan stabilitas kemitraan antara plasma dan inti, serta jaminan terhadap kejelasan alas hak masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bersama.

Sebagai anggota Satgas PKA Sulteng, ia menegaskan bahwa penguatan aspek hukum ini sangat krusial dalam mendukung keberlanjutan industri perkebunan  di Sulawesi Tengah secara menyeluruh. Prinsip ini pun diakuinya selalu menjadi poin utama yang ia sampaikan dalam setiap forum fasilitasi maupun agenda pemantauan di berbagai daerah.

Personel Satgas lainnya, Noval A. Saputra, memberikan apresiasi atas kontribusi Biro Ekonomi yang secara konsisten mengutus Fadli N. Godal dalam setiap agenda kerja. Menurut Noval, gagasan maupun masukan yang disampaikan oleh perwakilan Biro Ekonomi tersebut senantiasa menjadi rujukan krusial dalam perumusan rekomendasi hingga pengambilan keputusan pada rapat-rapat Satgas.

Ia menambahkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran yang ada, Biro Ekonomi tetap gigih mengupayakan perluasan ruang fiskal pemerintah. Langkah strategis ini dinilai semakin memperkokoh posisi serta kinerja Satgas dalam menyelesaikan persoalan agraria di Sulawesi Tengah. "Upaya ini memperkuat fondasi operasional kami di lapangan," pungkas Noval.***