06 February 2026 • Admin Satgas KPA • Umum

Satgas PKA Mediasi Konflik Agraria Desa Towiora dan PT LTT, Percepat Realisasi Kebun Plasma 20%

Satgas PKA Mediasi Konflik Agraria Desa Towiora dan PT LTT, Percepat Realisasi Kebun Plasma 20%
Gubernur Sulteng Anwar Hafid memimpin rapat penyelesian konflik agraria di ruangannya belum lama ini

SATUAN Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng saat ini tengah intensif menangani sengketa lahan berkepanjangan antara masyarakat Desa Towiora dengan PT Lestari Tani Teladan (PT LTT). Langkah ini diambil menyusul tindak lanjut atas aduan warga dengan memanggil pihak manajemen perusahaan guna mencari solusi permanen.


​Ketua Satgas PKA Eva Bande, menyatakan bahwa konflik ini merupakan kasus lama yang telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa penyelesaian konkret. Oleh karena itu, pihaknya kini tengah melakukan pendataan terperinci dan analisis hukum yang mendalam. Hasil dari kajian tersebut nantinya akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi resmi kepada Gubernur sebagai pemegang otoritas pengambilan keputusan.

KESEPAKATAN KEBUN PLASMA

Dalam rangkaian pertemuan yang telah digelar, Satgas PKA berhasil mendorong kesepakatan bersama dengan PT LTT. Salah satu poin krusial adalah percepatan pelaksanaan kebun plasma sebesar 20% dari total luas areal perusahaan. Program ini merupakan mandat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap desa-desa di lingkar sawit.


​Pemerintah menegaskan agar realisasi kebun plasma 20% tersebut segera dilaksanakan tanpa harus menunggu proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Upaya percepatan ini menjadi prioritas untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.


Guna menjaga situasi tetap kondusif selama proses mediasi berlangsung, pemerintah mengeluarkan dua poin imbauan utama. Masyarakat Diharapkan untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan aktivitas di lapangan yang berpotensi memicu gesekan fisik atau konflik horizontal.


​Sedangkan bagi Perusahaan, dilarang keras melakukan tindakan intimidasi maupun mobilisasi kelompok tertentu yang dapat memicu benturan dengan warga setempat. Langkah persuasif ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan bagi kedua belah pihak. ***


Berita Terkait

Konflik Lahan Tanjung Sari: Tim Satgas Turun, Warga Tetap Siaga
07 Jul 2026

Konflik Lahan Tanjung Sari: Tim Satgas Turun, Warga Tetap Siaga

BERSAMAAN dengan pemeriksaan lapangan (konstatering) oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk di objek sengketa Tanjung Sari, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng juga menerjunkan tim untuk memetakan wilayah tersebut pada Selasa, 7 Juli 2026. Menurut Ketua Harian Satgas PKA Sulteng, Eva Bande, langkah ini bertujuan untuk memperbarui data penggunaan lahan eksisting serta meninjau kembali kondisi di lokasi setelah aksi penggusuran sepihak yang menimpa hunian warga di Kelurahan Karaton, Kabupaten Banggai pada medio 2017 dan 2018 silam.

PT Poso Energy Komitmen Perhatikan Kepentingan Warga di Sekitar PLTA
01 Jul 2026

PT Poso Energy Komitmen Perhatikan Kepentingan Warga di Sekitar PLTA

PULUHAN rumah warga yang rusak di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, akhirnya akan segera diperbaiki oleh Pemprov Sulteng. Langkah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang warga yang rumahnya terdampak baik oleh fenomena alam maupun akibat aktivitas PT Poso Energy di wilayah itu. Keputusan tersebut diambil oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, saat memimpin rapat penyelesaian konflik antara warga Desa Sulewana dan PT Poso Energy di ruang kerja Gubernur pada Rabu 1 Juli 2026.

 PT Hengjaya Mineralindo Setujui Ganti Rugi Dampak Tambang di 5 Desa di Kabupaten Morowali
30 Jun 2026

PT Hengjaya Mineralindo Setujui Ganti Rugi Dampak Tambang di 5 Desa di Kabupaten Morowali

PERJUANGAN panjang warga di lima desa di Kabupaten Morowali akhirnya membuahkan hasil. PT Hengjaya Mineralindo (PT HM) menyatakan kesediaannya untuk membayar seluruh kerugian warga yang terdampak oleh aktivitas pertambangan nikel perusahaan tersebut. Lima wilayah yang terdampak meliputi Desa Lafeu, Tangofa dan Tandaoleo di Kecamatan Bungku Pesisir, serta Desa Bete Bete dan Padabaho di Kecamatan Bahodopi. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh pihak manajemen PT Hengjaya Mineralindo di hadapan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang didampingi oleh jajaran Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng di ruang kerja Gubernur pada Selasa 30 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid meminta agar proses pembayaran kebun warga segera diselesaikan dalam waktu dekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat warga terdampak sudah menunggu kepastian terlalu lama. Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan salah satu keberhasilan dari upaya Satgas PKA Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2025, Satgas PKA telah menerima pengaduan dari warga dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan di lima desa terdampak tersebut. Gubernur berharap keberhasilan mediasi ini dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi korporasi lain yang saat ini kasusnya tengah ditangani oleh Satgas PKA.